Hindari Pensiun PLTU, PLN Lebih Pilih Kurangi Batu Bara, PLN memilih tidak mempensiunkan awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam sepuluh tahun kedepan, tetapi kurangi konsumsi batu bara lewat integratif Energi Baru Terbarukan (EBT). Dipublikasikan Direktur Khusus PLN Darmawan Prasodjo pada 14 Mei 2025, taktik “coal phase-down” ini di-claim akan “menjahit” EBT untuk menekan emisi karbon. Tetapi, tanpa kepastian tehnis dan pemercepatan EBT, peraturan ini beresiko lemahkan sasaran netral karbon 2060, khususnya dengan PLTU menyumbangkan 150 juta ton CO2 /tahun.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menanyakan kecocokan peraturan ini dengan Gagasan Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang menarget pensiun 1,1 GW PLTU pada 2025. Dia menghargai usaha PLN manfaatkan EBT, tetapi memandang penangguhan pensiun PLTU bertentangan dengan loyalitas Presiden Prabowo di G20 2024 untuk mempensiunkan PLTU di dalam 15 tahun. “PLN harus terangkan argumen menyelimpang dari RUPTL,” ucapnya, Kamis (15/5/2025)
Pemerhati energi dari Institute for Essential Serviss Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyorot lambannya perkembangan EBT di Indonesia, yang baru capai 12,5 GW pada 2024. Dia mengingatkan jika tanpa investasi besar, taktik “coal phase-down” tidak akan cukup menekan emisi dari PLTU, yang menyumbangkan 60 % kemampuan listrik nasional. “EBT harus dipercepat, bukan sekedar pendamping,” ucapnya.
Romadhon memandang taktik PLN kurang terbuka, khususnya masalah tehnis integratif EBT. Dia minta PLN menguraikan apa ini mengikutsertakan co-firing biomassa atau pergantian PLTU, dan memutuskan sasaran pengurangan emisi yang terarah. “Tanpa kepastian dapat membuat public sedih,” ucapnya.
Gagas Nusantara mendesak PLN mengutamakan pensiun awal PLTU tua yang tidak efisien, sama seperti yang direferensikan Carbon Treker, ingat ongkos EBT diprediksikan tambah murah pada 2027. Romadhon menyorot imbas pencemaran PLTU, yang mengakibatkan beberapa ribu kematian awal /tahun menurut Greenpeace. “Kesehatan masyarakat tidak dapat diundur,” ucapnya.
Laporan BloombergNEF menulis investasi EBT Indonesia cuma USD1,5 miliar pada 2024, jauh ketinggalan dari China. Romadhon memandang kendala kontrak periode panjang dengan penyuplai batu bara memperumit peralihan. Dia mengajukan usul stimulan seperti biaya feed-in untuk EBT dan permodalan APBN. “PLN perlu keberanian lepas keterikatan batu bara,” ucapnya.
Pemerhati ekonomi energi dari Kampus Indonesia, Fahmy Radhi, mengingatkan jika peraturan ini bisa menghancurkan integritas Indonesia di komunitas global. Dia menggerakkan penyelarasan dengan janji Prabowo untuk pensiun PLTU di dalam 15 tahun untuk menjaga keyakinan investor EBT. “Loyalitas global harus konsisten,” ucapnya.
Romadhon mengutamakan pentingnya PLN bekerjasama dengan penopang kebutuhan untuk percepat peralihan energi. Dia mengajukan usul study imbas kesehatan PLTU dan peta jalan pensiun PLTU yang terang untuk memberikan dukungan sasaran 23 GW EBT pada 2025. “Peralihan energi harus terarah dan inklusif,” ucapnya.
Gagas Nusantara memperjelas loyalitas menggerakkan energi bersih yang terbuka. Romadhon minta PLN menerbitkan perkembangan “coal phase-down” dan mengikutsertakan public dalam penilaian peraturan. “Reformasi energi harus mulai saat ini untuk masa datang berkesinambungan,” ucapnya.